Sabtu, 19 November 2011

Sengketa Wilayah Indonesia - Malaysia



VIVAnews - Sengketa perairan Ambalat antara Indonesia dan Malaysia untuk sementara mereda. Alih-alih adu kekuatan di Ambalat, kedua negara telah bersepakat untuk merundingkan masalah tersebut. 


Deputi Kementerian Luar Negeri Malaysia,  A Kohilan Pillay mengatakan pemerintah Malaysia juga tak berencana mengajukan masalah Ambalat ke pengadilan internasional (International Court of Justice). "Pemerintah hanya akan melakukan itu sebagai jalan terakhir jika perundingan buntu," kata Kohilan seperti dikutip laman berita Malaysia, Bernama, Senin 6 Juli 2009. 

Ditambahkan dia, masalah Ambalat tak akan mengganggu hubungan Malaysia dan Indonesia, meski isu tersebut ramai diberitakan media di Indonesia, apalagi jelang pelaksanaan Pilpres 2009. 

Sebelumnya, lewat pengadilan internasional, Pulau Sipadan dan Ligitan lepas dari wilayah Indonesia. Namun, untuk masalah Ambalat pemerintah Indonesia optimistis.

Perundingan soal Ambalat yang ke 14 kalinya akan dilakukan di Malaysia Juli mendatang.

Sengketa Ambalat memanas ketika kapal Perang TNI Angkatan Laut, KRI Untung Surapati-872 menghalau kapal perang milik Tentara Diraja Laut Malaysia, KD Yu-308 di perairan Blok Ambalat pada Senin 25 Mei 2009.

Menurut data TNI Angkatan Laut, selama periode Januari-April 2009 telah ada sembilan kali pelanggaran kapal Malaysia. Beberapa hari kemudian, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, mengatakan pelanggaran Malaysia pada 2007 sebanyak 76 kali, pada 2008, ada 23 kali, sedangkan pada 2009 sudah  11 kali.

Malaysia mengklaim Ambalat sebagai wilayah kedaulatannya berdasarkan peta sepihak yang dibuat Malaysia pada 1979.

Peta sepihak itu tak hanya memicu sengketa dengan Indonesia, tapi juga dengan negara tetangga Malaysia lainnya yakni  Singapura, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. (Vivanews)


Sengketa pulau antara Indonesia dan Malaysia ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, Indonesia dan Malaysia juga mengalami kasus yang sama, yakni sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang berada di Selat Makassar tersebut.  Namun, pada akhirnya Malaysia berhasil memenangkan Pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan hasil voting pada International Court of Justice atau Mahkamah Internasional. Per 17 Desember 2002, Pulau Sipadan dan Ligitan resmi menjadi wilayah Malaysia.



Kemudian, muncul lagi sengketa wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Kali ini wilayah Ambalat yang menjadi permasalahan. Ambalat merupakan blok laut luas mencakup 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia. Penamaan blok laut ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak. Blok laut ini tidak semuanya kaya akan minyak mentah. (sumber:  http://bit.ly/uVFEIr)

Seperti kita ketahui, Indonesia memiliki batas wilayah yang terbagi dua yaitu darat dan laut. Batas darat wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua New Guinea, dan Timor Leste. Sedangkan batas laut wilayah Indonesia berbatasan dengan India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini.

Karena banyaknya Negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia, sengketa perebutan pulau pun merupakan hal yang tak terhindarkan sehingga Indonesia perlu mensosialisasikan dan menata wilayah-wilayah perbatasan secara lebih intensif. Sebagian besar daerah perbatasan Indonesia dengan Negara lain merupakan daerah tertinggal yang membutuhkan banyak sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini kemudian menjadi celah bagi pihak lawan sengketa untuk merebut wilayah tersebut dengan cara membangun wilayah tersebut sehingga masyarakat setempat berpihak kepada mereka.



Apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak Indonesia agar masalah sengketa dengan Malaysia maupun dengan Negara lain tidak menjadi perseteruan abadi? Yang pertama, pemerintah sebaiknya membuat rencana kerja untuk melindungi pulau-pulau dan wilayah Indonesia. Data-data mengenai pulau-pulau di Indonesia perlu dilengkapi. Pulau-pulau yang belum bernama pun sebaiknya diberi nama dan sesegera mungkin didata. Yang kedua, undang-undang tentang batas wilayah Indonesia sebaiknya diperbaharui agar menjadi lebih jelas. Ketiga, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kondisi sarana dan prasarana di wilayah perbatasan. Jika terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, maka lakukan sesegera mungkin agar tidak menjadi celah bagi Negara seberang untuk merebut hati masyarakat setempat. Keempat, perlu dibentuk asosiasi untuk mensosialisasikan wilayah Indonesia sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman tentang batas-batas wilayah Indonesia. Dengan itu, Negara lain tidak melakukan klaim wilayah secara sepihak.

Sebaiknya permasalahan sengketa wilayah diselesaikan secara diplomasi melalui hubungan bilateral antar kedua Negara. Tingkatan pertama yang harus dilalui adalah perundingan bilateral antar kedua Negara tersebut, tetapi jika tidak ada perubahan bisa meminta pertolongan kepada organisasi-organisasi regional seperti ASEAN. Seperti permasalahan sengketa  Pulau Sipadan dan Ligitan yang diselesaikan melalui Mahkamah Internasional.  Sebenarnya dalam mempertahankan wilayah kesatuan sebuah Negara, dapat dipertahankan melalui perang. Namun, pada jaman seperti ini, perang sudah sangat jarang dilakukan dan akan menimbulkan kerugian baik materi, sosial, maupun ekonomi bagi kedua Negara.

Maka sebaiknya permasalahan sengketa wilayah sebaiknya diselesaikan secara diplomasi saja. Indonesia juga seharusnya lebih memperhatikan wilayah-wilayah perbatasan sehingga kasus-kasus seperti Pulau Sipadan Ligitan dan Ambalat tidak terulang lagi.

Ditulis oleh: Navia Izzati
                  Ilmu Komunikasi
                  1111003012

Rabu, 16 November 2011

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Study Kasus : Korupsi
Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sansekerta: panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945.
Didalam kasus ini saat mengambil study kasus “Korupsi”, yang berhubungan dengan sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia “ . Didalam sila kelima terdapat 12 butir butir dari 45 butir butir Pancasila, 12 butir butir itu sebagai berikut :
1.       Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong.
2.        Bersikap adil.
3.        Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4.        Menghormati hak-hak orang lain.
5.        Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
6.        Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
7.        Tidak bersifat boros.
8.        Tidak bergaya hidup mewah.
9.        Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
10.    Suka bekerja keras.
11.    Menghargai hasil karya orang lain.
12.    Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
Dalam sila kelima dan 12 butir diatas menjadi panutan saya untuk mengkaji kasus korupsi yang akan saya bahas yaitu kasus “Korupsi BOS SMPN I Tuban, Dituntut 5 Tahun Penjara”.
                 Bejo Mulyono, mantan Kepala SMPN I Tuban yang disangka telah melakukan korupsi uang bantuan operasional sekolah (BOS) saat yang bersangkutan menjadi kepala SMPN I Tuban oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tuban dituntut hukuman 5 tahun penjara.
     Selain itu tersangka juga dituntut mengembalikan kerugian negera Rp 1,4 miliar dan denda Rp 250 juta. Tuntutan itu disampaikan JPU Agus Budiarto, SH dihadapan majelis hakim PN Tuban yang dipimpin Kurnia, SH, MH, Kamis (23/12).
     Dalam sidang tuntutan itu, Bejo mengakui sebagian dari dakwaan JPU, salah satunya adalah penggunaan uang BOS Rp 57 juta untuk biaya saat dia diperiksa. Sayangnya, Bejo belum mau menjelaskan untuk apa saja uang sebesar itu.
     Dalam kasus korupsi dengan tersangka tunggal ini tak urung menjadi rasan-rasan, baik kuasa hukum tersangka maupun Lumbung Informasi Rakyat (LIRA)) Tuban yang sejak awal ikut mengawal kasus tersebut. “Ini menjadi aneh, korupsi itu dilakukan secara berjamaah, tapi, yang lain kok tidak tersentuh,” ungkap Bupati LIRA Tuban Hadi Purnomo SH.
     LIRA berharap bukan hanya Bejo saja yang diseret di persidangan, tapi, semua yang terlibat dalam kasus korupsi ini, termasuk kemungkinan keterlibatan bendahara SMPN I Tuban. “JPU harus mampu memberantas korupsi di SMPN I Tuban sampai pada akar-akarnya,” tandas Hadi Purnomo.
     Meski masih ada kejanggalan, lanjut Hadi, tuntutan 5 tahun kasus korupsi ini merupakan hal yang langka terjadi di Tuban. Ini merupakan bukti adanya keseriusan pihak kejaksaan dan kepolisian dalam memberantas korupsi di Tuban.
     Pihaknya, berharap ke depan semua dugaan kasus korupsi yang terjadi di Tuban bisa diungkap dan pelakunya mendapat ganjaran setimpal. “Selama saya hidup di Tuban ya baru kali ini JPU menuntut kasus korupsi hingga 5 tahun. Biasanya tututannya hanya berkisara satu tahunan,” terang Hadi.
     Penasehat hukum terdakwa, Sholeh SH yang ditemui juga menyayangkan atas sikap JPU yang hanya membebankan kesalahan itu kepada kliennya. Padahal dari fakta persidangan ada beberapa guru yang memalsukan tanda tangan dalam dokumen SPJ. “Korupsi kok hanya dilakukan sendirian, kan tidak masuk akal, ini yang harus diungkap,” tegas Sholeh.
     Hingga Desember tahun ini, Kejari Tuban telah menangani 5 kasus korupsi. Diantaranya adalah dugaan korupsi pengadaan genset di Dinas Kelautan, dengan kerugian negara sekitar Rp 300 juta, dugaan korupsi Kades Desa Kapu, Kecamatan Merakurak, dengan kerugian Rp 68 juta.
Dugaan korupsi lainnya yang tengah ditangani adalah pengadaan tanah Jabung Ring Dike, dengan kerugian Rp 1,4 milyar, dugaan korupsi dana BOS, RSBI dan komite sekolah di SMPN I Tuban dengan kerugian negara Rp 1,4 miliar, serta dugaan korupsi pengadaan KTP di Dinas Kependudukan Tuban, dengan kerugian Rp 500 juta, yang menyeret mantan Kepala Capil dan Kependudukan Tuban Mudijono serta Hermanto, pimpinan CV Bina Karya selaku perusahaan rekanan proyek tersebut sebagai terdakwa.
·         Dasar Hukum / Pasal pada Undang Undang
Undang – Undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang – Undang ini berisi 43 Pasal tentang Korupsi mulai bentuk kesalahan, hokum yang berlaku, dan denda karena telah menggunakan uang Negara tanpa ijin dan melanggar peraturan yang berlaku.
            Berdasarkan uraian hukum undang - undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi ini terkena hukum pidana kurungan penjara, denda berupa uang, dan pengembalian uang yang di korupsi kepada Negara. Hukum untuk mantan Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 1 Tuban, Drs Bejo Mulyono MM, divonis hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta, subsider kurungan tiga tahun, pengembalian uang negara sebesar Rp 408.208.559 dan subsider 6 tahun penjara.
Demikian keputusan Hakim Kurnia Yani Darmono, dalam sidang korupsi Biaya Operasional Sekolah (BOS) di Pengadilan Negeri (PN) Tuban, Kamis (20/1/2011).
            Korupsi dana BOS, dana yang sangat di butuhkan untuk para siswa yang tidak mampu demi melanjutkan sekolah di korupsi dan digunakan dengan bentuk pribadi, walau tidak terlihat cara berkorupsinya, tetapi memiliki dampak secara tidak lansung sangat besar pada sekitar. Seperti turunnya bantuan BOS, kerugian pada Negara, dan citra sekolah SMP Negeri 1 Tuban serta citra personal dan keluarga koruptor.
            Berita ini cukup membuat gempar dunia pendidikan Kabupaten Tuban dan para siswa di Tuban dikarenakan SMP Negeri 1 Tuban, merupakan sekolah favorit dan menjadi pemegang hasil UAN rangking 3 Nasional. Cukup mengagetkan jika seorang kepseknya melakukan korupsi karena dalam masa menjabat, citra SMP Negeri 1 Tuban selalu baik dan menjadi favorit dipertahankan.

Ditulis oleh : Fakhri Raditya / 1111003098 / Ilmu Komunikasi 2011